Hati-hati Konsultan Pajak Palsu – Carilah Konsultan Pajak Bandung Terbaik dan Terpercaya

  • on November 3, 2021


“Silakan diperiksa & diteliti seluruh Berita Acara Pemeriksaan ini, jika sudah sepakat dan tidak ada yg perlu diperbaiki silakan pada tanda tangani” masing terngiang di telinga aku kata – kata tegas tadi diucapan oleh AKP Alaihi Salam, keliru satu penyidik pada Poltabes Kota Bandung saat akan mengakhiri inspeksi diri gw menjadi saksi atas kasus pidana penipuan yang sedang ditangani sang Poltabes Kota Bandung.

Ini mungkin pengalaman pertama gw yg relatif menegangkan, menjelang Ramadhan kemarin buat pertama kalinya saya dipanggil oleh penyidik Poltabes Bandung terkait dengan penggelapan uang pajak salahsatu Wajib Pajak yg pengawasannya berada pada daerah administrasi tempat kerja saya.

Biasanya selama ini berurusan dengan polisi paling – paling kalo lagi kena tilang di jalan…atau minta surat kehilangan sesuatu, jadi sungguhnano-nano cita rasanya buat pertama kalinya dipanggil menghadap penyidik kepolisian sebagai saksi.

Cerita singkatnya seperti ini, sebagaimana dipahami bahwa salahsatu tugas taxman adalah mengingatkan Wajib Pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, ada salahsatu perusahaan yang kebetulan pengawasaannya berada pada daerah administrasi kami terindikasi terdapat ‘ketidakpatuhan’ pada memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kamipun menjalankan SOP buat mengingatkan Wajib Pajak tersebut menggunakan mengirimkan surat himbauan supaya memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesegera mungkin.

Wajib Pajak terkejut menerima ‘surat cinta’ berdasarkan kami tersebut karena merasa selama ini sudah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan benar, singkat cerita sesudah melalui beberapa kali proses konsultasi & klarifikasi bisa disimpulkan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah ditipu sang ‘konsultan pajaknya’ lantaran ternyata surat setoran pajak (SSP) & bukti pelaporan yang diserahkan kepada mereka sudah dipalsukan oleh oknum tersebut dan kerugian yang wajibditanggung sang Wajib Pajak tersebut mencapai Rp 500 juta, akhirnya karena oknum tersebut nir sanggup lagi dihubungi maka Wajib Pajakpun melaporkan masalah penipuan tadi kepada pihak kepolisian.

Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita seluruh para Wajib Pajak pada memilih ‘konsultan pajak/kuasa’ yang akan membantu mereka pada melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak tentunya menyadari bahwa nir semua Wajib Pajak paham dengan seluk beluk administrasi perpajakan, maka buat menghindari adanya oknum – oknum yang memanfaatkan hal tadi, DJP berusaha membuat rambu – rambu yg diharapkan bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah misalnya diatas. Rambu – rambut tadi diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 22/PMK.03/2008 lepas 06 Februari 2008 mengenai Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa sebagaimana sudah diubah terakhir dengan PMK angka 229/PMK.03/2014 lepas 18 Desember 2014.

Beberapa poin penting dari PMK tadi merupakan sebagai berikut :

Wajib Pajak bisa memilih seorang kuasa dengan surat kuasa spesifik buat melaksanakan hak dan/atau kewajiban sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang perpajakan.

Seorang kuasa bisa mencakup Konsultan Pajak & Karyawan Wajib Pajak (sepanjang merupakan karyawan permanen & masih aktif yg mendapat penghasilan berdasarkan Wajib Pajak yg dibuktikan menggunakan data – data di SPT Masa PPh Pasal 21.

Bahwa kondisi generik seseorang kuasa yang bisa mewakili Wajib Pajak, baik itu konsultan pajak maupun karyawan harus pajak adalah :

a.     mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b.    telah membicarakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;

c.     menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 

d.    mempunyai Surat Kuasa Khusus berdasarkan Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format sebagaimana ditetapkan; &

e.    nir pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan.

Persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pada hal kuasa adalah karyawan harus pajak , dibuktikan menggunakan kepemilikan sertifikat brevet di bidang perpajakan yg Konsultan Pajak Bandung diterbitkan oleh forum pendidikan kursus brevet pajak atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan sang Perguruan tinggi negeri atau partikelir dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, atau sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, maka persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan menggunakan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yg diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yg ditunjuk, & harus menyerahkan surat pernyataan sebagai konsultan pajak.

Jadi bagi Wajib Pajak yg sekiranya memerlukan tenaga seorang kuasa atau konsultan pajak pastikan mereka memenuhi kondisi – syarat tadi diatas supaya nir menyesal dikemudian hari, setidaknya menggunakan mengetahui track record orang / konsultan yg akan kita tunjuk mewakili kita tadi akan membuat kita menjadi lebih konfiden bahwa orang / konsultan ini memang konsultan pajak beneran, lantaran di Indonesia ini jangankan mengaku – ngaku menjadi ‘kuasa atau konsultan pajak’ mengaku – mengaku menjadi nabi-pun terdapat kok.

Article Categories:
Pekerjaan

Comments are closed.